PENGELOLAAN ASET IRIGASI DI INDONESIA

Peran irigasi dan kontribusinya untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia semakin besar. Hal ini menentukan swasembada beras di tahun 1984 – 2004. Indonesia tercatat memiliki lahan irigasi seluas 7,23 juta ha, yang berkontribusi pada 85 persen produksi padi nasional tahun 2009 dan 2010.

"Pemerintah Indonesia di tahun 2010 telah melaksanakan Rapid Assesment pada seluruh daerah irigasi di Indonesia," ujar Mudjiadi dalam pembukaan acara Workshop On Current Situation & Future Development Of Irrigation Asset Management In Indonesia – Project For Supporting Implementation Of Irrigation Asset Management (SIIAM) mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air, (26/6), di Jakarta.

Hasil yang didapat dari Rapid Assesment menunjukan bahwa 48 persen irigasi dalam kondisi baik, sisanya sejumlah 52 persen dalam kondisi rusak ringan. "Irigasi yang rusak sedang dan rusak berat mayoritas merupakan irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota," jelas Mudjiadi.

Kondisi tersebut menambah sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, seiring dengan pertumbuhan penduduk terutama dalam kebutuhan pangan. Diperkirakan di tahun 2015 pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia mencapai 15 juta orang dan di tahun 2020 mencapai 14 juta orang, sehingga dibutuhkan kenaikan produksi padi 2 juta ton pada tahun 2015 dan 4 juta ton pada tahun 2020.

Mudjiadi menambahkan berdasarkan situasi tersebut diperlukan kebijakan yang dapat menjawab tantangan pengelolaan irigasi saat ini. Kegiatan pengelolaan irigasi sudah seharusnya menjadi kegiatan wajib BBWS/BWS setiap tahunnya. Saat ini tercatat baru 21 Daerah Irigasi (DI) dari total 307 DI yang sudah melaksanakan pengelolaan aset irigasi. "Untuk selanjutnya pengelolaan aset irigasi akan menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS," jelas Mudjiadi.

Diharapkan pada tahun 2018 seluruh BBWS/BWS sudah dapat melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara menyeluruh agar dapat memenuhi ketahanan pangan 2014 yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI.